SURABAYA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur terus menggencarkan upaya menuju penerapan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) dengan mengusung pendekatan yang lebih humanis. Melalui program bertajuk “Polisi Menyapa”, strategi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga membangun komunikasi dan kolaborasi dengan para pelaku transportasi.
Program ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Kakorlantas Polri, dan dijalankan secara intensif oleh Ditlantas Polda Jatim dengan menggandeng operator angkutan, paguyuban transportasi, serta pemerintah daerah. Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi menegaskan bahwa forum ini bukan semata-mata sosialisasi, tapi juga ajang menyerap aspirasi dan solusi dari para pelaku usaha di sektor angkutan barang.
“Intinya kita hadir untuk mendengarkan dan memberikan pemahaman. ‘Polisi Menyapa’ menjadi sarana dialog yang komunikatif agar program Zero ODOL berjalan tanpa menimbulkan resistensi di lapangan,” ujar Kombes Pol Iwan, Kamis (17/7/2025).
Dalam pertemuan yang telah digelar di berbagai titik, muncul respons positif dari operator angkutan. Bahkan, sejumlah pemilik truk mulai melakukan rekonstruksi armada mereka agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak lagi melanggar dimensi maupun beban muatan yang ditetapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, banyak pelaku usaha yang menyampaikan masukan konstruktif. Ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang baik, kesadaran hukum masyarakat bisa dibangun dari bawah,” tambah Kombes Iwan.
Selain itu, strategi penegakan hukum juga mengalami perubahan signifikan. Bila sebelumnya penindakan dilakukan langsung di jalan, kini petugas lebih mengedepankan edukasi melalui kunjungan ke pool truk dan komunitas angkutan. Langkah ini dinilai lebih efektif dan menghindari gesekan sosial di lapangan.
“Satu cara seribu gaya. Kita tetap lakukan penertiban, tapi caranya yang kita ubah. Lebih persuasif dan komunikatif,” jelasnya.
Dalam forum dialog tersebut, sempat muncul usulan dari para pelaku angkutan mengenai penetapan batas bawah tarif angkutan barang. Menanggapi hal itu, Kombes Iwan menyambut baik masukan tersebut namun menyebut kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau diterapkan secara nasional, tentu akan bagus bagi keberlangsungan usaha angkutan. Tapi kita tunggu regulasi yang sedang disiapkan pemerintah pusat,” kata dia.
Kombes Iwan juga menyampaikan harapan agar program “Polisi Menyapa” yang kini telah dijalankan oleh 39 polres di seluruh Jawa Timur bisa mempercepat tercapainya target Zero ODOL. Selain membangun komunikasi, program ini juga memperluas jangkauan pelayanan Polri yang tak hanya bersifat administratif, tapi juga menyentuh aspek perlindungan dan penegakan hukum secara adil dan berkelanjutan.
