Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa, Perkuat Sinergi Menuju Pembaruan Kepolisian
Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kampus STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025). Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional lintas sektor yang turut memberikan pandangan strategis mengenai arah pembaruan institusi kepolisian di Indonesia. Audiensi ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat profesionalisme, transparansi, serta integritas Polri melalui masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan ruang terbuka untuk menghimpun gagasan serta kritik membangun dari GNB sebagai salah satu pihak yang sejak awal menggagas pentingnya reformasi menyeluruh Polri kepada Presiden. Jimly menegaskan bahwa reformasi Polri tidak bisa hanya berfokus pada teknis operasional, tetapi juga harus menyentuh aspek filosofis dan prinsip dasar penyelenggaraan kepolisian modern.
“Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga, tidak hanya yang bersifat teknis, tapi juga filosofis dalam rangka memperbaiki sistem kepolisian,” ujar Jimly. Ia menambahkan bahwa menjaga institusi Polri dari intervensi politik maupun bisnis merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik, yang selama ini menjadi tantangan utama.
Sementara itu, pimpinan GNB Dr. (H.C) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid dalam kesempatan tersebut menegaskan kembali peran vital Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan rakyat dan kedaulatan bangsa. Ia menyoroti pentingnya prinsip keberpihakan pada rakyat dalam setiap kebijakan dan tindakan kepolisian. “Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan siklis negara, bukan untuk melukai rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud melalui penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dari perspektif hukum, Prof. Dr. Otto Hasibuan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai langkah besar dan bersejarah yang harus dimaksimalkan. Ia menyebut keputusan Presiden membentuk komisi tersebut sebagai sebuah “keputusan emas” yang membuka peluang besar bagi perbaikan menyeluruh di tubuh kepolisian. “Reformasi ini tidak hanya tentang masalah, tapi juga tentang solusi,” tegasnya. Otto menambahkan bahwa komisi akan fokus mencari akar masalah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri serta merumuskan strategi perbaikan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.
Dalam sesi penutup, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan, masukan, serta semangat kolaboratif antara Komisi Percepatan Reformasi dan Gerakan Nurani Bangsa. Ia menegaskan bahwa Polri terus membuka diri terhadap kritik yang membangun demi meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. “Masukan masyarakat sangat penting agar Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, melayani, dan mencintai rakyat,” tegas Kapolri.
Listyo juga memastikan bahwa Polri siap menjalankan rekomendasi dari komisi sebagai bagian dari transformasi internal menuju institusi yang lebih profesional, humanis, dan akuntabel. Ia menyatakan bahwa era baru Polri akan dibangun melalui komitmen bersama untuk mewujudkan reformasi menyeluruh yang dapat menjawab kebutuhan zaman dan harapan masyarakat.
Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan GNB ini sekaligus menandai babak baru sinergi antara masyarakat sipil dan institusi negara. Melalui dialog yang terbuka, kritis, dan konstruktif, diharapkan agenda reformasi dapat berjalan efektif sehingga mampu memperkuat profesionalisme aparat serta memperkokoh kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
