Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa, Sinergi Perkuat Pembaruan Polri
Jakarta, 13 November 2025 – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025). Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang sebagai bagian dari upaya menjaring aspirasi dan memperkuat sinergi dalam mendorong pembaruan menyeluruh di tubuh Polri. Momen ini dinilai strategis dalam memperkuat peran Polri agar semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk menampung perspektif dari berbagai elemen masyarakat. Jimly menegaskan bahwa GNB memiliki peran bersejarah sebagai pihak yang pertama kali menyuarakan perlunya reformasi menyeluruh kepada Presiden, sehingga pandangan mereka sangat penting dalam proses pembenahan. “Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga, tidak hanya yang bersifat teknis, tapi juga filosofis dalam rangka memperbaiki sistem kepolisian,” ujarnya.
Jimly menambahkan bahwa komisi memprioritaskan upaya menjaga Polri dari intervensi politik dan kepentingan bisnis. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik. Reformasi yang dilakukan tidak boleh sekadar bersifat kosmetik, tetapi harus menyentuh akar persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Sementara itu, pimpinan Gerakan Nurani Bangsa, Dr. (H.C) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid, menekankan esensi Polri sebagai institusi pelindung rakyat. Ia menyampaikan bahwa keberadaan kepolisian harus selalu berorientasi pada perlindungan dan penjagaan kedaulatan bangsa. “Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan siklis negara, bukan untuk melukai rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud melalui penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Dari perspektif hukum, Prof. Dr. Otto Hasibuan memandang pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai langkah monumental. Ia menyebut keputusan Presiden sebagai “keputusan emas” yang membuka ruang besar dalam memperbaiki institusi kepolisian. Otto menegaskan bahwa komisi siap menerima kontribusi dari berbagai pihak demi menghasilkan solusi yang tepat. “Reformasi ini tidak hanya tentang masalah, tapi juga tentang solusi,” ujarnya. Ia juga menyoroti tantangan penting dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri.
Pada sesi penutup, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Reformasi dan GNB atas dukungan yang diberikan. Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus membuka diri terhadap kritik, aspirasi, dan rekomendasi masyarakat. “Masukan masyarakat sangat penting agar Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, melayani, dan mencintai rakyat,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa Polri siap menjalankan rekomendasi komisi sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan.
Pertemuan tersebut menjadi penanda penting bahwa pembaruan Polri bukan hanya agenda internal, melainkan gerakan bersama antara institusi negara dan masyarakat sipil. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, berbagai gagasan strategis diselaraskan untuk memperkuat profesionalisme aparat serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap Polri.
Dengan sinergi yang semakin solid, audiensi ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan reformasi Polri yang komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini sekaligus membuka babak baru dalam hubungan antara masyarakat dan institusi kepolisian, demi menghadirkan Polri yang modern, humanis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
