JAKARTA – Komisi VIII DPR RI kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan haji nasional. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus, atau yang akrab disapa Gus An’im, menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur embarkasi haji, khususnya di Jawa Timur. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, di Jakarta.
Dalam penyampaiannya, Gus An’im memberikan perhatian khusus terhadap aspek syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan haji tidak hanya soal teknis dan fasilitas, tetapi juga harus menjamin kenyamanan jamaah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurutnya, keberadaan infrastruktur pendukung yang memadai adalah bagian dari ikhtiar tersebut.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah belum difungsikannya Embarkasi Bandara Dhoho Kediri untuk musim haji tahun 2026, meskipun survei telah dilakukan sebagaimana embarkasi lain seperti di Yogyakarta. Gus An’im mempertanyakan alasan di balik belum digunakannya fasilitas tersebut. “Embarkasi Jogja sudah disurvei, embarkasi Kediri juga sudah disurvei. Tapi kenapa Kediri kok belum bisa dipakai untuk embarkasi 2026?” ujarnya dalam rapat.
Sebagai bentuk solusi, Gus An’im mendorong agar Embarkasi Dhoho Kediri dapat dioperasikan pada tahun 2027. Ia menilai dengan adanya embarkasi baru di wilayah Kediri, distribusi jamaah haji di Jawa Timur akan jauh lebih efisien dan terurai. “Harapan kami, Bandara DOHO Kediri ini bisa dipakai untuk embarkasi 2027. Untuk itu kami mohon arahan bagaimana supaya embarkasi DOHO ini benar-benar bisa digunakan,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan embarkasi baru di Jawa Timur sudah sangat mendesak. Bandara Juanda Surabaya yang selama ini menjadi pusat keberangkatan jamaah haji dinilai sudah menanggung beban yang sangat berat. “Bandara Juanda itu tidak kalah sibuknya dengan bandara di Jawa Tengah. Karena itu, keberadaan embarkasi di Kediri menjadi kebutuhan mendesak,” tambahnya.
Gus An’im menilai bahwa pengoperasian Embarkasi Dhoho Kediri bukan hanya soal pemerataan layanan, tetapi juga bagian dari upaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jamaah haji asal wilayah Mataraman dan sekitarnya. Selain itu, lokasi Bandara Dhoho Kediri dinilai strategis karena dapat menjangkau sejumlah kabupaten lain seperti Nganjuk, Tulungagung, Blitar, hingga Trenggalek.
Dorongan kuat dari Komisi VIII DPR RI ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif untuk mempercepat transformasi layanan haji nasional. Dengan adanya dukungan politik dan koordinasi lintas kementerian, Gus An’im berharap embarkasi Kediri segera terwujud dan menjadi bagian penting dari sistem penyelenggaraan haji yang lebih modern, efisien, dan sesuai syariah.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dan DPR dalam memastikan pelayanan haji yang lebih baik ke depan. Jika embarkasi Kediri dapat beroperasi pada 2027, maka jamaah haji di Jawa Timur akan menikmati akses yang lebih mudah, waktu tempuh yang lebih singkat, serta pelayanan yang lebih optimal dalam menunaikan ibadah suci.
