Kediri, WartaJenggolo.com – Desakan warga Dusun Dlopo, Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RS Aura Syifa akhirnya direspons serius oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Warga menuntut transparansi uji kualitas udara dan air guna memastikan hak atas lingkungan yang sehat tetap terjaga.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri segera mengambil langkah taktis. Perwakilan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kabupaten Kediri dr. Ika Chandra Kusuma, menyatakan pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi.
”Terkait hal tersebut, kami perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DLH Kabupaten Kediri serta pihak terkait lainnya, mengingat permasalahan yang disampaikan berkaitan dengan lintas kewenangan,” ujar dr. Ika saat memberikan konfirmasi resmi, Selasa (24/2/2026).
Sinergi Dinkes dan DLH Kabupaten Kediri
Permasalahan limbah rumah sakit ini memang melibatkan dua kewenangan besar. Selain Dinkes yang membidangi aspek kesehatan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga memegang peranan kunci dalam pengawasan teknis pembuangan limbah.
Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, menegaskan bahwa surat pengaduan warga telah diterima dan langsung didisposisi kepada tim pengawas.
”Surat aduan sudah diterima dan sudah saya disposisi untuk dilakukan pengecekan oleh Pengawas LH (Lingkungan Hidup) dan koordinasi dengan instansi yang terkait,” jelas Putut.
Keluhan Bau dan Dampak Kesehatan Warga
Latar belakang desakan audit ini bermula dari keresahan warga yang didampingi ormas Grib Jaya Kabupaten Kediri. Juru bicara warga, Suhendro, mengungkapkan bahwa aroma menyengat yang muncul setiap hari diduga menjadi pemicu gangguan kesehatan di pemukiman sekitar.
”Sekarang baunya cukup menyengat dan kami khawatir dengan dampaknya bagi kesehatan anak-anak dan lansia. Beberapa warga bahkan mengaku mengalami batuk berkepanjangan dan sesak napas,” ungkap Suhendro.
Warga menegaskan bahwa audit ini bukan untuk menyerang institusi rumah sakit, melainkan demi kejelasan status lingkungan mereka. Masyarakat meminta pemeriksaan terbuka, mulai dari pengecekan izin limbah B3 hingga fungsi optimal IPAL rumah sakit.
Dengan turunnya tim gabungan dari Pemkab Kediri, diharapkan ada solusi transparan yang menjamin operasional rumah sakit tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas kesehatan lingkungan warga sekitarnya. (das)
