Kediri, WartaJenggolo.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd., MH, menegaskan bahwa masyarakat maupun wartawan tidak perlu takut dipidanakan jika mengunggah atau melaporkan temuan makanan tidak layak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini disampaikan guna menepis kekhawatiran warga akan jeratan hukum saat menyuarakan fakta di lapangan.
”Selama itu fakta, bukan hoaks, dan berani menyebutkan dari dapur mana asalnya, sampaikan saja. Justru itu menjadi petunjuk bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola dapur yang lalai,” tegas Nurhadi dalam acara Sosialisasi Program MBG di Gedung Serba Guna Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Senin (9/3/2026).
Menepis Keraguan dan Menjaga Kualitas Program
Dalam acara yang dihadiri sekitar 400 warga dan tokoh masyarakat tersebut, Nurhadi menyoroti adanya keresahan warga yang takut mengupload foto makanan basi atau tidak layak ke media sosial. Menurutnya, keberanian masyarakat dalam melapor adalah kunci evaluasi total program nasional ini.
Bagi warga yang menemukan ketidaksesuaian, ia menyarankan untuk melapor melalui kanal resmi:
- Call Center: 127
- Aparatur Terkait: Laporan langsung kepada Korcam (Koordinator Kecamatan) atau Korwil (Koordinator Wilayah).
Evaluasi Menu Ramadan: “Harus Senilai dengan Anggaran”
Selain masalah transparansi, Nurhadi juga memberikan kritik pedas terkait menu kering selama bulan Ramadan. Ia menerima banyak masukan bahwa porsi makanan seringkali dianggap tidak sebanding dengan nominal anggaran sebesar Rp10.000 (umum) atau Rp8.000 (balita).
”BGN harus melakukan evaluasi total. Juklak-juknis dan SOP untuk kepala gizi serta pengelola dapur harus diperketat. Jangan sampai di media sosial terlihat tidak senilai dengan anggaran yang disediakan. Menu tahun depan harus jauh lebih baik,” imbuhnya.
Dampak Nyata: Dari Haru Siswa Hingga Ekonomi Lokal
Meski ada catatan evaluasi, Nurhadi menceritakan sisi humanis program ini. Ia berkisah tentang seorang siswi SMP di Kediri yang sampai meneteskan air mata karena baru pertama kali merasakan buah anggur berkat program MBG.
Selain pemerataan gizi bagi generasi penerus, ia menekankan tiga poin utama manfaat MBG:
- Kesehatan Nasional: Memastikan asupan gizi anak sekolah terpenuhi secara merata.
- Ekonomi Kerakyatan: Mewajibkan penggunaan supplier lokal untuk bahan pokok (beras, sayur, lauk) guna menjaga kearifan lokal.
- Lapangan Kerja: Penyerapan tenaga kerja melalui orkestrasi dapur-dapur unit pelayanan di sekitar lingkungan warga.
Kediri Menuju Pilot Project Nasional
Turut hadir dalam kegiatan ini mitra kerja Komisi IX, Mas Khusnul Arif, S.Sos, dan Drs. H. Lutfi Mahmudiono. Nurhadi berharap sinergi antara pengawas, pelaksana, dan masyarakat dapat menjadikan Kediri sebagai percontohan.
”Mari kita suarakan fakta, terutama untuk wilayah Kediri. Kita ingin dapur-dapur di sini menjadi pilot project dan contoh dapur terbaik bagi seluruh Indonesia,” pungkasnya. (ang)
