Kediri, WartaJenggolo.com – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digulirkan pemerintah pusat kini tengah menjadi sorotan tajam di Kabupaten Kediri. Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, secara blak-blakan mengingatkan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan menjadi ajang “libur terselubung” bagi para pegawai.
Murdi menegaskan bahwa tujuan utama WFH adalah menciptakan efisiensi, khususnya dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, ia mencium adanya potensi penyimpangan jika pengawasan di lapangan tidak diperketat.
WFH Bukan Berarti Pindah Lokasi Wisata
Dalam keterangannya pada Jumat (3/4/2026), Murdi Hantoro menekankan bahwa WFH tetaplah jam kerja produktif, hanya lokasinya saja yang berpindah ke rumah. Ia mengecam keras jika ada ASN yang memanfaatkan momen ini untuk bepergian ke luar kota atau berwisata.
”Jangan sampai WFH ini malah dijadikan kesempatan untuk libur panjang. Itu jelas menyimpang. Kalau WFH ya tetap kerja dari rumah, bukan pindah lokasi kerja ke tempat wisata,” tegas Murdi.
Menurutnya, perilaku oknum ASN yang justru jalan-jalan saat jam WFH sangat kontradiktif dengan semangat penghematan energi. Alih-alih menghemat BBM, mobilitas yang tidak perlu justru akan memicu pemborosan.
Risiko Pelayanan Publik Melambat
Selain masalah kedisiplinan, DPRD Kabupaten Kediri juga menyoroti dampak nyata terhadap pelayanan kepada masyarakat. Murdi khawatir pengurangan hari kerja di kantor (WFO) dapat memperlambat respons pemerintah terhadap kebutuhan publik.
Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain:
- Potensi keterlambatan administrasi di tingkat dinas.
- Adaptasi teknologi yang mungkin belum merata di semua lini.
- Responsivitas pelayanan yang harus tetap terjaga meski tidak bertatap muka.
”Pelayanan publik itu yang paling rawan terdampak. Adaptasi harus cepat, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” imbuhnya.
Langkah Antisipasi Krisis Energi Global
Meski kebijakan ini bersifat wajib karena merupakan instruksi pemerintah pusat, Murdi menjelaskan bahwa latar belakang kebijakan ini berkaitan dengan dinamika global. Konflik internasional yang kian memanas dikhawatirkan mengganggu pasokan energi dunia.
Meski demikian, untuk wilayah Kediri sendiri, Murdi memastikan stok BBM masih dalam kategori aman.
“Di Kediri distribusi masih normal, belum ada gejolak. Kebijakan ini lebih ke arah langkah antisipasi (preventif) terhadap situasi ekonomi global,” jelasnya.
Pengawasan Ketat dari Legislatif
Menutup pernyatannya, Murdi memastikan bahwa DPRD Kabupaten Kediri tidak akan kendor dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menjamin bahwa meskipun ada penyesuaian jam kerja, pintu aspirasi bagi masyarakat tetap terbuka lebar.
Ia berharap seluruh ASN di Kabupaten Kediri memiliki integritas tinggi untuk menjalankan tugas sesuai aturan, tanpa mencari celah untuk melalaikan kewajiban. (ang)
