Jakarta, 8 Agustus 2025 – Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri dan Perum Bulog bergerak cepat merespons temuan harga beras di sejumlah daerah yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak pekan depan, keduanya berkomitmen memastikan ketersediaan beras terjangkau bagi masyarakat.
Kebijakan strategis ini diputuskan dalam rapat persiapan di Mabes Polri yang dipimpin langsung Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan menghadirkan Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta seluruh jajaran Polda dan Polres secara daring. Dalam rapat tersebut, Irwasum Polri menegaskan pentingnya percepatan distribusi dari target nasional 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, mengingat realisasi baru mencapai 8.000 ton.
Fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) disebut sebagai ujung tombak program ini, bertanggung jawab memastikan akurasi data stok, membangun koordinasi intensif dengan Bulog, dan menjamin penyaluran tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan GPM akan dilombakan antar satuan wilayah untuk mendorong kinerja maksimal, namun tetap dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyelewengan.
Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyambut positif sinergi ini. Ia mengungkapkan, Bulog telah menyiapkan 1.514 gudang dengan kapasitas 3,7 juta ton, serta memberikan fasilitas tunda bayar selama 7 hari bagi Koperasi Polri (Primkoppol) yang menjadi mitra penyalur. “Dukungan Polri akan memperkuat kapasitas distribusi kami hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan,” ujarnya.
Skema penyaluran beras SPHP dibagi menjadi dua jalur, yakni langsung dari satuan wilayah ke Bulog, atau melalui Koperasi Merah Putih, Primkoppol, maupun koperasi lainnya. Setiap konsumen dibatasi maksimal membeli 10 kg beras, kecuali di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Maluku dan Papua yang akan menggunakan kemasan 50 kg. Seluruh proses wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang keras dijual kembali.
Polri dan Bulog juga mengandalkan digitalisasi distribusi melalui aplikasi Klik SPHP, yang mengintegrasikan seluruh proses dari pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap. Aplikasi ini memastikan harga jual tetap di bawah HET serta menginput data pembeli untuk mencegah penyelewengan. Pengawasan di lapangan akan diperkuat oleh Bhabinkamtibmas di setiap Polsek, sementara evaluasi harian dilakukan oleh Tim Pemantau Gabungan yang terdiri dari Bulog, Polri, Pemda, dan Badan Pangan Nasional.
Deputi I Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya kualitas beras, stabilitas stok, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mendorong publikasi capaian GPM sebagai bukti nyata peran Polri menjaga stabilitas pangan. Sementara itu, Dirtipideksus Bareskrim mengingatkan agar distribusi tidak jatuh ke tangan ‘pemain besar’ dengan memperketat pendataan dan pelaporan harian.
Masyarakat pun diajak aktif mengawasi penyaluran beras melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP. Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas akan merekap pencapaian target setiap hari, dengan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra penyalur ilegal. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga beras, menjaga daya beli, dan memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.
