Korlantas Polri Gelar Simposium Target PNBP 2025, Dorong Layanan Publik yang Inovatif dan Terintegrasi
Jakarta — Dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik serta mengoptimalkan penerimaan negara, Korlantas Polri menggelar Simposium Target PNBP Tahun Anggaran 2025 yang sekaligus menjadi langkah awal penyusunan justifikasi PNBP Tahun 2026. Acara yang digelar di Jakarta ini dibuka secara resmi oleh Kasubdit Fasmat SBST Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Jamal Alam.
Dalam sambutannya, Kombes Jamal menegaskan bahwa forum ini tidak sekadar agenda tahunan, melainkan wadah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi, memperbaiki sistem, dan memastikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dicapai melalui strategi yang tepat dan terukur.
“Pemerintah meyakini Indonesia mampu bertahan dan bersaing melalui percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta transformasi digital yang memperkuat daya saing nasional,” ujar Kombes Pol Jamal.
Ia juga menekankan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, Polri dituntut menghadirkan layanan publik yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan semangat transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi).
“Transformasi ini menjadi pondasi penting dalam memperkuat layanan publik, khususnya di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi,” jelasnya.
Dalam paparannya, Kombes Jamal mengungkapkan bahwa target PNBP fungsi lalu lintas tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp12,39 triliun, meningkat 28,74 persen dari target tahun sebelumnya. Adapun capaian PNBP tahun 2024 mencapai Rp8,5 triliun atau 88,28 persen dari target. Menurutnya, peningkatan target ini menandakan optimisme sekaligus tantangan besar yang membutuhkan kerja ekstra dari seluruh jajaran.
“Dengan target yang meningkat signifikan, dibutuhkan extra effort dari seluruh jajaran. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan hingga kondisi ekonomi yang memengaruhi daya beli,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kombes Jamal menekankan tiga langkah strategis bagi jajaran Regident Polri. Pertama, melakukan analisis secara cermat terhadap dinamika strategis yang berkembang. Kedua, memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder. Ketiga, memanfaatkan forum simposium ini sebagai ruang membangun relasi dan komitmen bersama demi peningkatan layanan publik.
“Melalui kerja sama dan semangat kolektif, saya yakin target PNBP 2025 bisa tercapai, bahkan melampaui. Yang terpenting, masyarakat benar-benar merasakan peningkatan nyata dari layanan publik Polri,” pungkasnya penuh optimisme.
Simposium ini turut menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, termasuk M. Hafiz Basari dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat). Dalam pemaparannya, Hafiz menjelaskan berbagai isu strategis seputar penerbitan SUT dan SRUT bagi kendaraan konversi dan kendaraan listrik berbasis baterai. Ia menyoroti bagaimana pertumbuhan kendaraan listrik berpotensi meningkatkan penerbitan dokumen kendaraan dan berdampak langsung pada PNBP kepolisian.
“Untuk kendaraan konversi, trennya unik. Penerbitan STNK dan BPKB meningkat, tapi jumlah kendaraannya tidak bertambah karena hanya mengubah jenis motor penggerak dan bahan bakarnya,” jelas Hafiz.
Hafiz juga menegaskan pentingnya integrasi data antarinstansi dalam mendukung pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di lapangan. Menurutnya, data yang terhubung antara sistem Kementerian Perhubungan dan Polri akan memperkuat efektivitas penegakan hukum serta meningkatkan efisiensi layanan.
“Dengan data yang saling terhubung, pengawasan ODOL akan lebih mudah dan efisien. Kami mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri,” ujarnya.
Kegiatan simposium ini menjadi momentum penting bagi Korlantas Polri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mempercepat transformasi layanan publik menuju sistem yang modern, efisien, dan terintegrasi. Melalui inovasi digital dan pengelolaan PNBP yang transparan, Polri diharapkan dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
