Kediri, WartaJenggolo.com – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, secara tegas menetapkan pelayanan dasar sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2027.
Dalam acara yang digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) pada Rabu (11/3/2026), pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menekankan pentingnya adaptasi pelayanan publik di era modern tanpa meninggalkan kebutuhan fundamental masyarakat.
”Fokusnya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman ini tanpa menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar,” ujar Mas Dhito.
Transformasi Kesehatan: RSKK Menuju Standar Tipe A & RSUD SLG Jadi RS Pendidikan
Sektor kesehatan menjadi pilar utama dalam rencana kerja tersebut. Mas Dhito berkomitmen melakukan peningkatan kualitas pada dua rumah sakit daerah milik Kabupaten Kediri.
RSKK Pare: Meski saat ini masih berstatus Tipe B, bupati muda ini mendorong pengadaan peralatan medis yang lengkap setara dengan rumah sakit Tipe A.
RSUD SLG: Kedepannya, rumah sakit ini diproyeksikan untuk bertransformasi menjadi Rumah Sakit Pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM tenaga medis di Kediri.
Selain rumah sakit besar, penguatan layanan di tingkat Puskesmas juga tetap menjadi perhatian serius guna menjangkau masyarakat di pelosok desa.
Target 2027: Tuntaskan Masalah Jalan Rusak akibat Truk ODOL
Isu infrastruktur, khususnya jalan rusak, menjadi sorotan tajam dalam Musrenbang kali ini. Mas Dhito mengakui bahwa banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan tiba.
Ia mengidentifikasi bahwa penyebab utama kerusakan jalan bukan sekadar faktor alam, melainkan aktivitas kendaraan berat.
”Ruas jalan rusak kita masih banyak dan penyebab utamanya adalah Over Dimension Over Loading (ODOL) dari truk,” ungkap Mas Dhito.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran (fiskal), ia menegaskan bahwa perbaikan jalan adalah soal prioritas. Mas Dhito menargetkan persoalan jalan rusak di berbagai titik wilayah Kabupaten Kediri akan diselesaikan pada tahun 2027.
Mitigasi Banjir dan Kewaspadaan Bencana
Selain pendidikan dan kesehatan, sektor sosial dan penanganan bencana menjadi perhatian khusus. Mas Dhito menyadari bahwa masalah banjir sering kali terkendala oleh wewenang administratif, di mana sungai penyebab luapan berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi.
Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah Pemkab Kediri untuk melakukan mitigasi. Terlebih, kondisi cuaca ekstrem akibat siklon tropis baru-baru ini menuntut kesiapsiagaan tinggi.
”Saya meminta BPBD Kabupaten Kediri dan seluruh tim di Pemerintah Kabupaten untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, meskipun intensitas hujan mulai mereda,” tandasnya. (ang)
