BeritaNasional

Sidang Perdana Yesi Maharani, Istri Polisi di Kediri, Dakwaan Penipuan Arisan Online Rp150 Juta Dibacakan, Pengacara Ajukan Restorative Justice

Terdakwa Yesi Maharani didakwa menipu korban hingga Rp150 juta dengan modus bantu buka blokir truk dan janji kembalikan BPKB dalam sepekan. Tim penasihat hukum minta hakim beri ruang damai, korban buka pintu RJ asal kerugian dikembalikan.

Kediri, WartaJenggolo.com – Kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang menyeret Yesi Maharani (YM), istri polisi warga Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, mulai bergulir di meja hijau.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri, Senin (16/11/2026) pukul 13.30 WIB.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewanti Nur Indrati membacakan dakwaan terhadap terdakwa terkait dugaan penipuan yang melibatkan dokumen kendaraan hingga transaksi senilai Rp150 juta.

Pengacara Ajukan Restorative Justice

Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak terdakwa melalui tim penasihat hukumnya menyatakan akan mengupayakan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) atau jalan damai.

Kuasa hukum terdakwa, Danan Prabandaru, mengatakan upaya RJ sebenarnya sudah dilakukan sejak perkara masih dalam tahap penyelidikan di kepolisian.

Ia berharap majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Sebetulnya dari awal itu sudah ada upaya RJ, sejak proses penyelidikan (di Polres) bahkan sudah ada proses RJ. Tapi kita tidak tahu pasti kenapa proses RJ itu tidak bisa terlaksana dengan baik,” ujar Danan saat ditemui usai sidang, Senin sore pukul 14.30 WIB.

Danan mengungkapkan, pihaknya sempat menerima informasi bahwa saksi pelapor berkeinginan mencabut laporan. Bahkan, menurutnya, komunikasi antara kedua belah pihak sempat mengarah pada penyelesaian secara damai.

Namun upaya tersebut tidak berlanjut hingga perkara akhirnya masuk ke persidangan. Karena itu, pihaknya kembali meminta kesempatan kepada majelis hakim untuk membuka ruang perdamaian.

“Oleh karena itu, di persidangan ini kami minta hakim untuk diberikan kesempatan RJ. Yang penting, sebenarnya kedua pihak ini ingin berdamai,” jelasnya.

Danan menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mempelajari berkas perkara sekaligus kembali menjalin komunikasi dengan pihak pelapor. Ia berharap kesempatan yang diberikan majelis hakim dapat dimanfaatkan untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Sempat Mediasi dan Berpelukan di Polres

Senada dengan Danan, kuasa hukum terdakwa lainnya, Luka Fardani, menyebut komunikasi antara terdakwa dan korban sebenarnya pernah terjalin dengan baik sejak proses di kepolisian.

Menurut Luka, kedua belah pihak bahkan sempat bertemu dalam proses mediasi. Dalam pertemuan tersebut, suasana sempat mencair dan keduanya menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

“Sudah ketemu di kepolisian, dimediasi, sudah berpelukan, nangis-nangis. Sudah ada keinginan untuk mencabut laporan,” ungkap Luka.

Ia menjelaskan, karena perkara yang telah berjalan tidak bisa begitu saja dihentikan melalui pencabutan laporan, pihaknya kini berupaya menggunakan mekanisme restorative justice yang memungkinkan penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Luka juga menyampaikan bahwa sebelumnya sempat dibicarakan mengenai pengembalian kerugian korban secara bertahap. Menurutnya, kondisi terdakwa yang saat itu menjalani penahanan menjadi salah satu kendala untuk melakukan pembayaran angsuran.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan kembali mengupayakan komunikasi dengan korban setelah mendapatkan kesempatan dari majelis hakim. Tim penasihat hukum berharap tercapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.

“Kami akan menggunakan upaya ini (restorative justice) dalam persidangan,” ungkapnya.

Korban Buka Pintu Damai, Asal Kerugian Dikembalikan

Di sisi lain, kuasa hukum korban, Suwandi, menyatakan pihaknya tidak menutup pintu terhadap upaya restorative justice yang diajukan pihak terdakwa.

Namun, ia menegaskan bahwa perdamaian harus disertai iktikad baik, terutama terkait pengembalian kerugian yang dialami kliennya. Menurutnya, penyelesaian tidak cukup hanya dengan menyampaikan keinginan berdamai tanpa adanya pemenuhan hak korban.

“Kami membuka ruang apabila pihak terdakwa memiliki iktikad baik. Dalam arti, kerugian-kerugian yang dialami klien kami dikembalikan. Kami akan memfasilitasi untuk melakukan restorative justice,” kata Suwandi.

Ia menambahkan, salah satu hal utama yang harus dipenuhi dalam proses tersebut adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, kerugian korban juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan perdamaian.

Suwandi menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan resmi terkait restorative justice dari penasihat hukum maupun pihak terdakwa. Meski begitu, pihak korban tetap membuka kesempatan apabila ada keseriusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Terkait kerugian yang dialami korban, Suwandi menegaskan pengembalian dokumen kendaraan, termasuk BPKB yang menjadi bagian dari perkara, juga harus menjadi perhatian dalam upaya penyelesaian.

Dakwaan Jaksa: Modus Bantu Buka Blokir Truk

Sementara itu, dalam uraian dakwaan JPU, perkara ini bermula dari persoalan pemblokiran kendaraan truk milik saksi korban Titik Hariyani.

Terdakwa diduga menawarkan bantuan untuk mengurus pembukaan blokir dengan meminta dua dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB.

JPU Dewanti Nur Indrati menguraikan, dalam perkembangannya, terdakwa menghubungi salah seorang saksi dan menyampaikan bahwa Titik membutuhkan uang putaran sebesar Rp150 juta.

Terdakwa disebut menjanjikan akan mengurus kembali BPKB dalam jangka waktu satu minggu dengan kesepakatan imbalan sekitar delapan persen.

Sejumlah dokumen kendaraan, termasuk BPKB atas nama pihak lain dan milik korban, turut disebut dalam uraian perkara. Rangkaian penyerahan dokumen dan transaksi tersebut kini menjadi bagian dari materi yang diperiksa dalam persidangan.

Meski pihak terdakwa dan korban sama-sama menyatakan membuka ruang perdamaian, realisasi restorative justice masih bergantung pada adanya kesepakatan serta pemenuhan hak-hak korban.

Proses hukum terhadap Yesi Maharani pun tetap berjalan sesuai tahapan persidangan di PN Kabupaten Kediri.

Rencananya, sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis, 26 November 2026, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button