30 Tahun Terdampak TPA Sekoto, Warga Genukwatu Tuntut Kompensasi Rp5 Juta per KK ke DPRD Kediri

Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dinilai masih mengambang, perwakilan warga sebut bantuan beras tahunan belum sebanding dengan dampak lingkungan yang dirasakan selama tiga dekade.
Kediri, WartaJenggolo.com – Tuntutan kompensasi warga terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (17/11/2026). Forum yang mempertemukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Camat Badas, Kepala Desa Sekoto, dan Aliansi Warga Dusun Genukwatu itu menyoroti tata kelola sampah sekaligus hak masyarakat sekitar.
Meski pertemuan berjalan dialogis, perwakilan warga mengaku belum puas dengan hasil rapat. Keputusan yang diambil dinilai belum menjawab tuntutan utama masyarakat, yakni pencairan dana kompensasi tunai sebesar Rp5 juta per kepala keluarga (KK) bagi sekitar 200 KK di Dusun Genukwatu.
Perwakilan warga Dusun Genukwatu, Sulton Rosidin, menilai jalannya forum belum menghasilkan kepastian konkret. Menurutnya, selama hampir 30 tahun hidup berdampingan dengan aktivitas TPA Sekoto, kompensasi yang diterima warga jauh dari kata layak.
”Dalam RDP tadi masih mengambang, belum ada keputusan yang memuaskan. Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah besaran kompensasi yang dinilai belum layak. Warga Genukwatu yang mewakili sekitar 200 kepala keluarga tersebut mengusulkan kompensasi sebesar Rp5 juta per KK,” ujar Sulton usai mengikuti rapat.
Sulton memaparkan, kompensasi dari pemerintah kabupaten selama ini hanya berupa bantuan pangan. Pada awal penyaluran sekitar tahun 2010, warga hanya menerima 5 kilogram beras per tahun, sebelum akhirnya naik menjadi 15 kilogram per KK setiap tahunnya.
Wacana penambahan kuota beras menjadi 30 kilogram per KK per tahun pun dinilai belum menyentuh akar persoalan. “Bagi warga, usulan tersebut masih belum menjawab tuntutan kompensasi yang mereka harapkan,” tegasnya.
Merespons aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, memastikan pihaknya telah menampung seluruh keluhan warga dan meminta klarifikasi langsung dari dinas terkait. Ia mengonfirmasi adanya usulan penambahan alokasi beras menjadi 30 kilogram per KK per tahun dari pihak DLH.
Berdasarkan dokumen perencanaan yang dipaparkan dalam rapat, eksekutif telah menyiapkan usulan anggaran sekitar Rp983 juta untuk membiayai program kompensasi tersebut.
”Ini sudah diajukan oleh eksekutif. Kami juga sudah melihat rincian anggarannya. Selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan RAPBD 2027. Kami di Komisi III akan mengawal agar usulan anggaran sekitar Rp983 juta ini bisa disetujui,” kata Totok.
Totok menjelaskan, realisasi peningkatan bantuan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kediri. Jika disepakati dalam penetapan RAPBD 2027, skema baru tersebut ditargetkan mulai berjalan tahun depan.
Sementara mengenai permintaan kompensasi dalam bentuk uang tunai, pihak legislatif belum bisa memberikan keputusan final dan berjanji akan mengkajinya lebih dalam.
”Terkait tuntutan warga mengenai kompensasi dalam bentuk uang, kami menerima aspirasi tersebut, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.
Melalui pertemuan ini, warga berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada perbaikan tata kelola sampah di TPA Sekoto, tetapi juga menghadirkan kebijakan kompensasi yang lebih adil dan manusiawi bagi masyarakat terdampak. (ang)







