
Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi PAN itu menilai alokasi anggaran Program Merata belum sebanding dengan harapan masyarakat.
Kediri, WartaJenggolo.com – Anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dinayana Kristian, S.E., menyoroti minimnya alokasi anggaran Program Merata yang dinilai belum mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Padahal, program tersebut menjadi salah satu visi dan misi Wali Kota Kediri.
Sorotan itu disampaikan Dinayana saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Tosaren, Kota Kediri, Ahad (22/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari masyarakat.
Dinayana mengungkapkan, persoalan anggaran Program Merata kerap menjadi pertanyaan warga ketika dirinya turun langsung ke tengah masyarakat. Banyak aspirasi dan usulan pembangunan yang belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Harapannya, Program Merata bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Tetapi beberapa tahun ini penganggarannya masih jauh dari harapan, sehingga usulan masyarakat belum bisa ter-cover,” ungkap Dinayana.
Menurutnya, Fraksi PAN di DPRD Kota Kediri telah menyuarakan agar Program Merata mendapat perhatian lebih dalam pembahasan anggaran. Namun, hingga pembahasan anggaran tahun 2027, program tersebut dinilai belum menjadi prioritas.
Meski demikian, Dinayana menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran program tersebut. Sebab, manfaatnya diharapkan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Program Merata ini sangat diharapkan masyarakat. Kami akan terus menyuarakan agar program tersebut diprioritaskan karena dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Ia juga menilai, program pemerintah daerah perlu diarahkan pada kebutuhan konkret masyarakat. Bukan sekadar program yang berjalan secara administratif, tetapi harus memiliki dampak nyata bagi warga.
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat juga mendapat penjelasan mengenai sejumlah program pemerintah, di antaranya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program bedah rumah yang bersumber dari anggaran daerah, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Selain itu, salah satu warga Lingkungan Tirto Udan menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan gudang makam untuk menyimpan peralatan pemakaman. Warga juga mengusulkan pembangunan plengsengan di lokasi tersebut.
Dinayana menyebut usulan itu menjadi salah satu aspirasi yang perlu mendapat perhatian karena kondisi lokasi memang membutuhkan pembangunan plengsengan.
Melalui kegiatan tersebut, ia berharap masyarakat semakin memahami program dan kebijakan pemerintah sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta persoalan pembangunan di lingkungannya.
Menurutnya, keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Kediri. (ang)







