Serap Aspirasi di Banjarmlati, Fraksi Golkar DPRD Kota Kediri Dorong Penataan Kawasan GOR Joyoboyo
Kediri, WartaJenggolo.com – Persoalan akses jalan dan semrawutnya penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan GOR Joyoboyo kembali menjadi sorotan warga. Dalam agenda Reses Masa Persidangan Tahun 2026 DPRD Kota Kediri, warga terang-terangan meminta penataan PKL hingga pembukaan kembali portal yang dinilai menghambat mobilitas masyarakat.
Keluhan itu disampaikan dalam reses bertema “Kolaborasi – Transformasi” yang digelar di Gedung Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Hadir langsung Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, S.T., M.M.
Salah satu warga Kelurahan Ngondang, Bu Lely, mengungkap kondisi di sekitar GOR Joyoboyo yang menurutnya perlu segera ditata. Keberadaan rombong PKL yang menggunakan bahu jalan dinilai membuat arus lalu lintas semakin sempit.
Persoalan semakin terasa karena terdapat pembatas jalan atau portal di sisi utara kawasan GOR. Warga yang hendak melintas harus mencari jalur lain sehingga akses antarkawasan menjadi kurang leluasa.
Warga pun mengusulkan agar PKL tidak dibiarkan berjualan di bahu jalan. Mereka meminta pedagang ditata dan diarahkan ke area lapangan kosong yang dinilai lebih memungkinkan untuk menampung aktivitas perdagangan.
“Pedagang sebaiknya dilokalisasi ke tempat yang lebih tepat. Kemudian portal kalau bisa dibuka, supaya akses warga lebih mudah,” ungkap Bu Lely dalam forum reses.
GOR Jangan Jadi Kawasan Serba Larangan
Menanggapi keluhan tersebut, Imam Wihdan mengakui persoalan kawasan GOR Joyoboyo tidak sederhana. Penataan harus mempertemukan kepentingan olahraga, keselamatan pengguna fasilitas, mobilitas warga, sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, GOR Joyoboyo merupakan fasilitas olahraga yang harus tetap dijaga fungsinya. Namun, persoalan PKL maupun akses warga juga tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Karena itu, DPRD Kota Kediri akan mendorong koordinasi dengan Pemerintah Kota Kediri, termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), untuk membahas penataan PKL dan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.
“Ini perlu kita koordinasikan dengan Dispora. Jangan sampai penataan justru menimbulkan persoalan baru. Aktivitas olahraga harus tetap berjalan, tetapi ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan,” ujar Imam.
Portal Ditutup Demi Keselamatan, Kini Akan Dievaluasi
Sementara soal portal, Imam menjelaskan bahwa penutupan akses tersebut sebelumnya dilakukan dengan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan warga yang berolahraga di kawasan GOR.
Lalu lalang kendaraan bermotor dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga sekaligus meningkatkan risiko keselamatan masyarakat.
Namun, kondisi di lapangan kini akan kembali dilihat. DPRD tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi apabila keberadaan portal justru berdampak terhadap akses dan mobilitas warga sekitar.
“Kalau memang kondisi di lapangan menunjukkan akses masyarakat menjadi terganggu, tentu akan kita evaluasi dan carikan solusi terbaik,” tegasnya.
Bagi Imam, aspirasi yang muncul dalam reses bukan sekadar catatan yang berhenti di atas kertas. Persoalan warga harus dibawa ke meja pembahasan dan dicarikan jalan keluar bersama pemerintah daerah.
Di sisi lain, Lurah Banjarmlati Andik Eko Guritno, S.H., menilai reses menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung.
Ia berharap usulan yang disampaikan masyarakat dapat dikawal hingga masuk dalam program pembangunan pada tahun anggaran mendatang.
Salah satunya kebutuhan Posyandu di wilayah Banjarmlati yang sebelumnya telah dikoordinasikan dan mendapat dukungan.
Dengan munculnya persoalan PKL dan akses GOR Joyoboyo dalam forum reses, warga kini menunggu langkah konkret pemerintah dan DPRD. Bukan sekadar janji penataan, tetapi solusi yang benar-benar membuat kawasan GOR lebih tertib, aman, sekaligus tetap mudah diakses masyarakat. (ang)
