Data Pemilih Kediri ‘Disisir’: KPU dan Ponpes Wali Barokah Pastikan Akurasi DPT Lokasi Khusus
KEDIRI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri kembali memperkuat langkah dalam program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan menyisir data pemilih di sejumlah lokasi khusus. Salah satu titik yang menjadi fokus kali ini adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah, yang disambangi langsung oleh jajaran komisioner KPU pada Rabu (5/11/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh dua komisioner, Nia Sari (Divisi Perencanaan Data) dan Ro’ihaatul Janah (Divisi SDM dan Sosialisasi). Tujuannya adalah memastikan akurasi dan kemutakhiran data pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus pasca-Pilkada sebelumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi KPU RI sekaligus pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
“Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama dan dukungannya. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri berjalan lancar dan sukses, tanpa adanya gugatan,” ujar Nia Sari, mewakili Ketua KPU Kota Kediri. Ia menegaskan bahwa sinergi dengan lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, KPU Kota Kediri juga melaporkan adanya kenaikan jumlah pemilih yang cukup signifikan dalam data PDPB. Jika pada Pilkada sebelumnya tercatat 222.265 pemilih, kini jumlah pemilih per Oktober 2025 mencapai 228.080 orang, atau naik sebanyak 5.815 pemilih. “Kenaikan ini menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran masyarakat, termasuk para santri, untuk aktif dalam proses demokrasi,” kata Nia.
Lebih lanjut, Nia mengungkapkan bahwa partisipasi santri Wali Barokah dalam pemilu dan pilkada sebelumnya tergolong tinggi. “Alhamdulillah, santri di Ponpes Wali Barokah aktif memberikan suara. Ini menunjukkan dukungan nyata dari pihak pondok terhadap proses demokrasi di TPS khusus pondok pesantren,” ujarnya.
Berdasarkan data KPU, saat ini terdapat 1.388 pemilih dari lokasi khusus, meliputi Lapas, Ponpes Al-Amin, dan Ponpes Wali Barokah. Dari jumlah tersebut, 231 pemilih tercatat berasal dari Wali Barokah. KPU meminta pihak pondok segera melakukan verifikasi ulang agar data pemilih tetap valid. “Apabila dari 231 pemilih itu ada yang sudah tidak lagi tinggal di Kediri, kami mohon agar pihak pondok memberi informasi agar nama-nama tersebut bisa kami hapus dari DPT,” tegas Nia.
Permintaan tersebut menjadi penting karena KPU Kota Kediri dijadwalkan akan menggelar pleno penutupan DPT akhir tahun 2025 pada awal Desember mendatang. Oleh sebab itu, penyisiran dan verifikasi data di lokasi khusus harus diselesaikan sebelum jadwal tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Ponpes Wali Barokah H. Sunarto menyatakan siap bekerja sama penuh dengan KPU. Ia mengakui bahwa mobilitas santri yang tinggi, baik karena pindah domisili maupun melanjutkan studi, dapat memengaruhi akurasi data pemilih. “Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami akan lakukan penyisiran ulang dan, jika diperlukan, kami siapkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy,” jelasnya.
H. Sunarto menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan proses verifikasi tersebut. Langkah ini dilakukan agar seluruh santri yang memenuhi syarat usia dapat tercatat dalam daftar pemilih tetap dan menggunakan hak suaranya pada Pilkada dan Pilpres mendatang.
Kerja sama antara KPU Kota Kediri dan Ponpes Wali Barokah ini diharapkan menjadi contoh sinergi yang baik antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan keagamaan. Melalui langkah pemutakhiran data yang transparan dan akurat, KPU berupaya mewujudkan data pemilih yang valid, partisipasi yang meningkat, serta pelaksanaan pemilu yang semakin berkualitas di Kota Kediri.
