Reses DPRD Kota Kediri, Keselamatan Pelajar Mengemuka: Bus Satria Minta Ditambah, Siswa Tanpa SIM Jadi Sorotan
Keselamatan Anak ke Sekolah Mengemuka di Reses DPRD Kediri, Bus Satria hingga Pelajar Tanpa SIM Jadi Sorotan
Kediri, WartaJenggolo.com – Persoalan keselamatan pelajar saat berangkat dan pulang sekolah mengemuka dalam reses Anggota DPRD Kota Kediri Imam Wihdan Zarkasyi di Gedung LEC Muhammadiyah, Kota Kediri, Rabu (14/10/2026).
Tidak hanya soal larangan siswa SMP mengendarai motor tanpa SIM, aspirasi warga juga menyorot keterbatasan armada Bus Satria, minimnya fasilitas zona selamat sekolah, hingga perlunya kolaborasi lintas pihak dalam program Anak Aman ke Sekolah.
Dalam reses tersebut, Imam yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri sengaja mengundang perwakilan sekolah, guru, wali murid, hingga pegiat transportasi ojek online dan bus. Tujuannya, menampung persoalan riil di lapangan sekaligus merumuskan solusi yang realistis.
“Kita berusaha menampung supaya aturan-aturan itu dijalankan, masyarakat tahu, dan yang punya solusi juga disampaikan. Jadi, solusi ini bisa sama-sama kita pahami,” ujar Imam.
Imam menegaskan, larangan siswa yang belum memenuhi syarat berkendara membawa sepeda motor tidak boleh berhenti sebagai imbauan semata. Harus ada solusi transportasi yang memadai agar tidak membebani orang tua.
Bus Satria Selalu Penuh, Rute Barat Sungai Diminati
Salah satu aspirasi paling kencang adalah penambahan armada, rute, dan titik pemberhentian Bus Satria milik Pemkot Kediri.
Perwakilan SMP Negeri 4 Kediri, Mohammad Ziauddin, mengungkapkan Bus Satria terutama di wilayah barat Sungai Brantas sangat diminati. Bus kerap penuh sesak di jam berangkat dan pulang, hingga sekolah harus menyesuaikan jam kepulangan agar siswa tidak tertinggal.
Hal senada disampaikan Feni, warga Gada. Ia menyebut pelajar di wilayah pinggiran seperti SMP Negeri 9 Kediri masih kesulitan. Ketika Bus Satria penuh, siswa tidak terangkut. Di sisi lain, mengandalkan ojek setiap hari menambah beban biaya.
“Harapannya rutenya diperluas dan halte ditambah, biar lebih banyak anak yang bisa naik,” kata Feni.
Menanggapi itu, Imam menyatakan semua opsi akan dikaji, mulai dari penambahan armada, perluasan rute dan halte, hingga melibatkan swasta. Namun tetap harus melihat kemampuan fiskal daerah.
“Kita lihat keadaan fiskalnya seperti apa. Tentu tidak hanya bus saja. Mungkin jumlah busnya ditambah, rutenya diperluas, atau kita libatkan swasta. Tidak bisa hanya satu alternatif solusi,” jelasnya. Masukan ini akan dibawa dalam pembahasan APBD Kota Kediri 2027.
PR Pelajar Tanpa SIM Belum Usai
Persoalan klasik lain yang disorot adalah siswa SMP yang nekat mengendarai motor tanpa SIM.
Ziauddin menyebut sekolahnya sudah melarang keras, tidak menyediakan parkir siswa, dan rutin mensosialisasikan lewat grup paguyuban wali murid. Hasilnya mulai terlihat, jumlah siswa yang membawa motor sendiri menurun dalam beberapa minggu terakhir.
“Tapi ini tidak bisa sekolah saja. Peran orang tua paling penting, karena izin itu dari rumah,” ujarnya.
Perwakilan pengemudi ojol dari Garda, Doni, juga menyoroti kebiasaan orang tua yang terburu-buru mengantar anak karena jam masuk sekolah yang mepet, sehingga rawan melanggar lalu lintas. Ia mendorong sosialisasi masif ke wali murid se-Kota Kediri.
Sementara itu, perwakilan aplikator bus dan ojol, Yunianto, menyatakan kesiapan komunitas ojol membantu antar-jemput pelajar sejak pagi dengan tarif mulai Rp7.000-an tergantung jarak. Namun skema kerjasama ini masih perlu pembahasan detail terkait biaya, keselamatan, dan mekanisme.
Trotoar Jadi Lapak, Zona Selamat Sekolah Minta Dibenahi
Isu keselamatan juga menyangkut infrastruktur di sekitar sekolah.
Kepala SMP Mardiyata Kediri, Agus Tinus, menyampaikan empat poin krusial: keamanan jalur sekolah, fasilitas keselamatan, pencegahan kekerasan terhadap anak, dan kepastian tindak lanjut aspirasi.
Ia menyoroti trotoar di depan sekolahnya yang dipakai berjualan, sehingga mengganggu akses keluar-masuk siswa. Padahal lokasi sekolah berada di kawasan padat dekat fasilitas kesehatan.
“Kami butuh trotoar yang layak, zebra cross, rambu, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), dan penerangan jalan yang memadai di titik rawan,” tegas Agus.
Ia juga meminta koordinasi konkret antara Pemkot, kepolisian, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah perundungan, penculikan, dan kekerasan jalanan terhadap anak.
Imam mengakui, implementasi ZoSS di Kota Kediri memang perlu dievaluasi. Fasilitas yang pernah ada harus dipastikan masih berfungsi. Ia menyebut DPRD saat ini tengah membahas Raperda tentang Jalan Kota serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan masukan soal zona aman sekolah akan dimasukkan.
Di akhir reses, Imam menegaskan persoalan Anak Aman ke Sekolah tidak bisa diselesaikan satu instansi saja.
“Ini butuh kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, sekolah, orang tua, dan penyedia transportasi. Semua masukan kita himpun untuk perumusan kebijakan yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya. (ang)
