Jadi Jalur Resmi Penyaluran Gas Melon, Pupuk Subsidi hingga Bansos, Pemkab Kediri Pastikan Perizinan dan SLF Tertib
Kediri, WartaJenggolo.com — Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri telah beroperasi. Koperasi ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa sekaligus jalur resmi pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut, termasuk melalui pengadaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, keberadaan KDKMP bukan untuk menyaingi usaha milik masyarakat, melainkan memastikan kebutuhan subsidi dapat diterima warga yang berhak.
Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, KDKMP nantinya menjadi salah satu infrastruktur distribusi barang bersubsidi, seperti elpiji 3 kilogram atau gas melon, pupuk, serta kebutuhan pokok lainnya.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10/2026).
Selain menyalurkan barang bersubsidi, KDKMP juga diproyeksikan menjadi jalur distribusi bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Koperasi ini direncanakan terintegrasi dengan layanan perbankan serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha melalui PNM Mekaar dengan bunga ringan.
Pemkab Kediri Periksa Kelengkapan SLF
Di Kabupaten Kediri, pembangunan KDKMP terus dikebut. Dari total 344 desa dan kelurahan, sebanyak 343 gerai dilaporkan telah terbangun. Sementara itu, 78 gerai di antaranya sudah beroperasi.
Mas Dhito menekankan, pembangunan fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk memastikan bangunan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan gerai yang telah dibangun memenuhi persyaratan sebelum menjalankan fungsinya secara optimal.
Cegah Kebocoran Subsidi, Koperasi Jadi Pembeli Hasil Panen
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keberadaan KDKMP di setiap desa diharapkan mampu menekan kebocoran dalam penyaluran barang bersubsidi. Dengan sistem distribusi yang lebih terarah, bantuan pemerintah diharapkan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.
Zulkifli menjelaskan, peran KDKMP tidak terbatas pada penyaluran bansos dan barang bersubsidi. Koperasi ini juga dirancang menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa, sehingga petani memiliki alternatif pasar untuk menjual hasil panennya.
Ia mencontohkan komoditas gabah. Apabila harga jual gabah di tingkat petani berada di bawah Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi dapat berperan menyerap hasil panen tersebut.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terang Zulkifli.
Melalui KDKMP, pemerintah berharap distribusi bantuan dan barang bersubsidi semakin tertib, hasil produksi petani terserap, serta aktivitas ekonomi di tingkat desa tumbuh lebih kuat. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa. (ang)
