Kolaborasi Pemkot, BNPB dan Komisi VIII DPR RI siapkan SDM tangguh, BPBD Kediri butuh peremajaan alat
Kediri, WartaJenggolo.com – Pemerintah Kota Kediri mulai memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan santri dan relawan sebagai garda terdepan di tengah masyarakat. Langkah ini ditempuh melalui sosialisasi peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana di Ruang Joyoboyo, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana. Selain membekali relawan dengan pengetahuan kebencanaan, Pemkot Kediri juga mendorong keterlibatan pondok pesantren dalam memperkuat respons masyarakat ketika situasi darurat terjadi.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, bencana bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat perlu memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan yang memadai.
Menurutnya, edukasi kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Pengetahuan yang diberikan perlu ditindaklanjuti dengan pelatihan agar masyarakat mampu mengambil langkah tepat ketika menghadapi keadaan darurat.
“Bencana ini tidak bisa kita duga, kapan saja bisa terjadi. Tingkat kesadaran masyarakat terkait kebencanaan masih kurang. Karena itu, melalui kegiatan ini kita memberikan edukasi dan sosialisasi, yang nantinya ditindaklanjuti dengan pelatihan,” ujar Vinanda.
Ia menilai, keterlibatan santri dan pondok pesantren menjadi penting karena memiliki jaringan kuat di lingkungan masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, relawan, santri, dan warga, penanganan bencana diharapkan bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Gus An’im Dorong Santri Jadi Relawan Siaga
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH An’im Falachuddin Mahrus, menegaskan bahwa santri memiliki potensi besar untuk terlibat dalam penanggulangan bencana.
Menurut Gus An’im, keterlibatan santri tidak cukup hanya dalam kegiatan keagamaan. Mereka juga perlu diberi ruang untuk berkontribusi dalam aksi kemanusiaan, termasuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana.
“Kenapa ada santrinya juga? Karena kita kota santri. Sangat disayangkan kalau santri tidak dilibatkan dalam penanganan bencana, terutama bagaimana mereka bisa diberdayakan,” ungkapnya.
Gus An’im juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana BPBD Kota Kediri. Sejumlah peralatan penunjang penanggulangan bencana, kata dia, sudah mulai berusia tua sehingga membutuhkan peremajaan.
Melalui Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ia mendorong agar kebutuhan logistik dan peralatan BPBD mendapat perhatian. Dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi situasi darurat.
BNPB Tekankan Mitigasi dan Pengelolaan Logistik
Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Bambang Surya Putra mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemkot Kediri dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut mencakup pemahaman terhadap potensi ancaman bencana di Kota Kediri, langkah kesiapsiagaan, serta mitigasi yang perlu dilakukan oleh relawan dan santri.
“Materinya berkaitan dengan bagaimana para santri dan relawan memahami ancaman risiko bencana yang ada di Kota Kediri, lalu upaya kesiapsiagaan apa yang dapat dilakukan dan mitigasi apa saja yang harus dipersiapkan,” jelas Bambang.
Selain kesiapan sumber daya manusia, BNPB menekankan pentingnya pengelolaan logistik dan peralatan secara akuntabel. Dalam penanganan bencana, ketersediaan bantuan saja tidak cukup. Distribusi juga harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Dengan penguatan kapasitas relawan, keterlibatan santri, serta dukungan sarana dan logistik, Kota Kediri diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi modal penting untuk membangun ketahanan daerah sekaligus mempercepat penanganan ketika keadaan darurat terjadi. (ang)
