Penataan Kawasan Stasiun Blitar Kian Solid Usai Kejaksaan Negeri Blitar Berhasil Dampingi PT KAI Selesaikan Sengketa Persewaan Aset
Blitar, WartaJenggolo.com — Langkah penataan dan optimalisasi aset negara di kawasan emplasemen Stasiun Blitar kini menapak kepastian hukum yang jauh lebih kuat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Blitar atas keberhasilan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penyerahan piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA. Momentum ini sekaligus dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi hukum secara tatap muka kepada para penyewa aset PT KAI di area stasiun.
Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, mengungkapkan bahwa komersialisasi dan pengelolaan aset BUMN kerap dihadapkan pada tantangan serta dinamika hukum yang rumit di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan administrasi persewaan.
“Sebagai BUMN di bidang jasa transportasi publik, PT KAI memiliki amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga dan mengoptimalkan aset negara. Sinergi bersama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar menjadi kunci utama dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum persewaan di kawasan Stasiun Blitar,” ujar Ali.
Menurut Ali, kehadiran Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan landasan hukum yang kokoh bagi operasional perusahaan ke depan. Langkah penertiban dan legalitas ini tidak hanya mengamankan hak-hak keperdataan PT KAI, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan perusahaan serta kenyamanan para pengguna jasa kereta api.
“Keberhasilan pendampingan hukum ini bukan sekadar pencapaian bagi PT KAI, melainkan langkah krusial yang memungkinkan kami untuk terus menata, mengoptimalkan pendapatan perusahaan, dan mengembangkan kawasan stasiun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Jaksa Pengacara Negara benar-benar memberikan perlindungan hukum, asistensi, serta kepastian bagi tegaknya hak-hak keperdataan PT KAI,” tegasnya.
Pemberian penghargaan ini diharapkan semakin mempererat hubungan kemitraan strategis antara KAI Daop 7 Madiun dan Kejaksaan Negeri Blitar.
Melalui kolaborasi lintas instansi ini, KAI Daop 7 Madiun berkomitmen untuk terus menerapkan tata kelola perusahaan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kemajuan ekonomi dan konektivitas masyarakat. (ang)
